Batanghari Serasah com -Sebelumnya, Fraksi Golkar menyebutkan bahwa pinjam pakai aset tanah tersebut tidak didukung dokumen pinjam pakai, serta daftar tanah pinjam pakai, sewa dan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak lain.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Batanghari terkait status pinjam pakai asset tetap pemda berupa tanah di lembaga pendidikan, Pemda Batanghari menyebutkan ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wabup Batanghari, H Bakhtiar pada rapat paripurna dalam rangka jawaban pemda atas Pandangan Umum Fraksi DPRD atas Nota Pengantar LKPD tahun anggaran 2023, Selasa (28/05/2024).
Baca juga: Pengukuhan Penyesuaian Waktu Masa Jabatan Anggota BPD Se-Kabupaten Batang Hari Tahun 2024
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
